Nasionalisme Sebelum Upacara

Kredit ilustrasi: nobodycorp 

Beberapa hari menjelang 17 Agustus, bendera mulai muncul di mana-mana. Ia menggantung di depan rumah, menempel di pagar, berkibar dari tiang bambu atau terselip di antara spion motor yang membawa seseorang berangkat kerja pagi-pagi. Merah putih kembali menjadi warna resmi bulan ini, seperti yang selalu terjadi setiap tahun. Anak-anak mulai berlatih baris-berbaris, pengeras suara kampung mengumumkan perlombaan dan para pejabat kembali berbicara tentang persatuan, perjuangan serta masa depan bangsa. Negara tampak baik-baik saja. Tetapi mungkin justru ketika sebuah negara terlalu sibuk meyakinkan kita bahwa semuanya baik-baik saja, kita perlu sedikit memperhatikan suara-suara kecil yang terdengar dari bawahnya.

Di warung kopi, pembicaraan tentang Indonesia biasanya jauh lebih sederhana daripada pidato kenegaraan. Orang membicarakan harga bahan makanan, pekerjaan, cicilan, sekolah anak atau gaji yang terasa semakin cepat habis. Sesekali nama presiden disebut, kemudian disusul nama pejabat lain lalu seseorang mengembuskan asap rokok sambil mengatakan bahwa keadaan sekarang memang semakin sulit. Tidak ada teori politik yang rumit di sana. Tidak ada kutipan Marx atau Adorno yang diselipkan di antara kopi sachet dan gorengan. Tetapi percakapan semacam itu justru sering lebih jujur daripada pidato resmi karena di sanalah negara hadir sebagai pengalaman sehari-hari.

Beberapa bulan terakhir kita melihat gambaran yang agak ganjil tentang kepercayaan publik. Pada awal 2026 sejumlah survei masih menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap Presiden Prabowo, bahkan Indikator Politik mencatat angka 79,9 persen pada Januari sementara Poltracking pada Juni mencatat kepercayaan terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran sebesar 74,2 persen. Tetapi survei SMRC pada Juli memberikan gambaran yang jauh lebih muram: tingkat kepuasan terhadap Prabowo turun menjadi 51,1 persen dari 81,2 persen pada November 2025. Hampir separuh responden menilai kondisi ekonomi buruk atau sangat buruk dan penilaian negatif terhadap situasi politik serta penegakan hukum juga meningkat. 

Perbedaan angka tersebut bukan alasan untuk memilih survei mana yang ingin kita percayai. Justru di antara angka-angka itulah terlihat sesuatu yang lebih menarik: kepercayaan politik tidak pernah sesederhana angka persetujuan.Seseorang dapat percaya kepada presiden tetapi tidak percaya kepada parlemen. 

Seseorang dapat puas terhadap satu program pemerintah tetapi marah terhadap kebijakan lainnya. Seseorang dapat menganggap pemerintahan sekarang lebih baik daripada alternatif yang tersedia tetapi tetap merasa bahwa hidupnya tidak menjadi lebih mudah. Bahkan seseorang dapat terus memilih sebuah pemerintahan bukan karena ia yakin sepenuhnya melainkan karena ia tidak melihat pilihan yang lebih masuk akal. Kepercayaan kemudian berubah menjadi semacam kebiasaan politik. Kita percaya karena belum menemukan alasan yang cukup untuk berhenti percaya. Dalam keadaan seperti itu, yang sedang dipertaruhkan bukan hanya popularitas seorang presiden melainkan kemampuan negara mempertahankan keyakinan bahwa dirinya masih layak dipercaya.

Menjelang perayaan HUT ke-81 Republik Indonesia, kegelisahan tersebut bertemu dengan munculnya berbagai seruan demonstrasi di media sosial. Pemerintah kemudian mengimbau masyarakat berhati-hati terhadap informasi mengenai aksi yang beredar karena sebagian narasi disebut berasal dari konten lama atau informasi yang tidak terverifikasi. Tentu saja tidak ada yang salah dengan mengingatkan masyarakat agar tidak percaya kepada hoaks. Persoalannya muncul ketika setiap keresahan politik terlalu cepat diletakkan dalam kerangka provokasi, ancaman stabilitas atau gangguan terhadap suasana kemerdekaan. Demonstrasi adalah hak politik warga dan keberadaannya tidak otomatis berarti negara sedang diserang. Ada sesuatu yang ganjil ketika sebuah republik merayakan kemerdekaan sambil merasa cemas terhadap rakyat yang menggunakan salah satu kebebasan paling mendasar yang seharusnya lahir dari kemerdekaan itu sendiri.

Di sinilah nasionalisme menjadi persoalan yang lebih menarik daripada sekadar memasang bendera. Benedict Anderson pernah menjelaskan bangsa sebagai imagined community, komunitas yang dibayangkan. Bukan berarti bangsa itu palsu melainkan sebagian besar anggotanya tidak pernah saling mengenal, tidak pernah bertemu dan bahkan tidak mengetahui sebagian besar manusia yang mereka anggap sebagai sesama warga bangsa. Seorang buruh di Bekasi dapat merasa memiliki hubungan dengan petani di Flores meskipun keduanya mungkin tidak pernah bertemu seumur hidup. Mereka dipertemukan oleh bahasa, sejarah, sekolah, media, peta, lagu, upacara dan berbagai simbol yang membuat jutaan manusia asing satu sama lain merasa sedang menjadi bagian dari cerita yang sama. 

Tetapi jika Indonesia adalah komunitas yang dibayangkan, siapa yang memiliki kekuasaan paling besar untuk menentukan isi dari bayangan tersebut? Negara memiliki sekolah, birokrasi, media, museum, upacara, pidato, kurikulum dan berbagai perangkat lain untuk memproduksi cerita mengenai siapa kita. Setiap tahun kita mengulang ritual yang sama: Bendera dinaikkan, lagu dinyanyikan, sejarah dibacakan lalu sebuah kesimpulan moral diberikan kepada generasi berikutnya tentang arti menjadi Indonesia. Sebuah komunitas memang membutuhkan ingatan kolektif agar tidak berubah menjadi sekumpulan individu yang hanya kebetulan tinggal dalam batas geografis yang sama. Tetapi persoalannya muncul ketika satu institusi menganggap dirinya memiliki hak istimewa untuk menentukan seperti apa Indonesia harus dibayangkan.

Karena itu kita perlu memisahkan Indonesia dari pemerintah yang sedang berkuasa. Pemerintah dapat berganti tetapi komunitas yang kita bayangkan sebagai Indonesia tetap dapat hidup di antara manusia yang menghuninya. Kritik kepada presiden bukan kritik kepada petani di Garut. Kritik kepada polisi bukan kebencian terhadap orang Indonesia. Kritik kepada parlemen bukan penolakan terhadap sejarah kemerdekaan. Justru sebaliknya, kemampuan untuk membedakan negara dari masyarakat memungkinkan kita mencintai sebuah komunitas tanpa harus memuja institusi yang mengklaim berbicara atas namanya. Nasionalisme menjadi berbahaya ketika rasa memiliki terhadap bangsa diterjemahkan sebagai kewajiban untuk patuh kepada pemerintah.

Adorno dan Horkheimer menunjukkan bagaimana dominasi modern tidak selalu membutuhkan kekerasan terbuka karena kesadaran manusia dapat dibentuk melalui kebudayaan. Apa yang semula merupakan hubungan sosial yang historis dapat tampil sebagai sesuatu yang alamiah dan tidak terhindarkan. Kita belajar menerima jam kerja panjang sebagai kewajaran, harga rumah sebagai hukum pasar dan kemiskinan sebagai kegagalan pribadi. 

Sistem yang menciptakan masalah kemudian membuat individu merasa bahwa dirinya sendirilah yang harus menanggung kegagalan tersebut. Kekuasaan menjadi semakin efektif ketika manusia tidak lagi merasa sedang diperintah karena mereka telah belajar menganggap perintah sebagai bagian normal dari kehidupan.

Nasionalisme juga dapat masuk ke dalam mekanisme tersebut. Bendera, lagu, iklan, tayangan televisi, pidato pejabat dan perayaan kemerdekaan dapat menjadi bagian dari industri budaya yang terus-menerus memproduksi gambaran mengenai kehidupan bersama. Masalahnya bukan pada bendera atau lagu kebangsaan. Masalahnya muncul ketika simbol menggantikan pertanyaan tentang kenyataan material yang berada di belakangnya. Kita dapat dibuat merasa bangga sebagai bangsa sambil tidak pernah bertanya mengapa buruh masih berjuang dengan upahnya, mengapa rumah semakin sulit dijangkau atau mengapa hukum terasa berbeda tergantung siapa yang berhadapan dengannya. Nasionalisme kemudian menjadi semacam selimut simbolik.

Media digital membuat persoalan tersebut semakin rumit. Kritik terhadap pemerintah dapat berubah menjadi konten dalam hitungan menit, kemarahan menjadi angka engagement lalu algoritma menyebarkannya kepada jutaan orang. Sebaliknya pemerintah juga dapat membangun narasi tandingan dengan kecepatan yang sama. Dalam kondisi seperti ini, politik berubah menjadi perebutan perhatian. Kita dapat menghabiskan satu malam penuh menonton video tentang ketidakadilan tanpa pernah mengenal satu pun orang yang mengalami ketidakadilan tersebut. Pemberontakan menjadi tontonan, kemarahan menjadi komoditas dan solidaritas berubah menjadi tombol berbentuk hati. Industri budaya tidak perlu membungkam kritik ketika ia mampu menjual kritik itu kembali kepada kita.

Mengapa setiap persoalan politik selalu berakhir pada pertanyaan tentang siapa yang harus menguasai negara? Kita memilih pemerintah baru, mengganti pejabat, mengganti partai lalu berharap hubungan antara mereka yang memerintah dan mereka yang diperintah akan menjadi lebih manusiawi. Namun struktur dasarnya sering tetap sama. Keputusan mengenai tanah, kota, pendidikan, pekerjaan dan kehidupan ekonomi tetap dibuat melalui hierarki yang jauh dari orang-orang yang harus menjalani akibatnya di dasar piramid.

Pertanyaan tersebut sebenarnya tidak terlalu asing dalam kehidupan sehari-hari. Di kampung orang mengatur ronda, memperbaiki jalan, mengumpulkan uang ketika tetangga sakit dan menyelesaikan persoalan melalui percakapan yang kadang berlangsung sampai larut malam dan melelahkan. Tidak ada parlemen di tengahnya. Tidak ada kementerian yang mengeluarkan peraturan tentang kapan seseorang harus membawa kopi ke rumah tetangganya. Ada kebiasaan, kepercayaan, pengetahuan lokal dan kemampuan berunding. Politik dalam pengertian ini bukan sesuatu yang hanya terjadi ketika manusia datang ke TPS atau berdiri di depan gedung DPR. Politik juga berlangsung ketika manusia mengatur kehidupan bersama tanpa menunggu negara menerjemahkan seluruh kebutuhan mereka menjadi formulir.

Maka kemerdekaan perlu dipertanyakan kembali dari bawah. Merdeka dari siapa sebenarnya kita pada 1945? Dari kolonialisme tentu saja, tetapi kemerdekaan politik tidak otomatis menyelesaikan seluruh bentuk dominasi yang hidup di dalam masyarakat. Negara yang telah merdeka masih dapat menghasilkan ketimpangan, birokrasi yang sewenang-wenang, kekerasan aparat dan hubungan kerja yang eksploitatif. Sebuah republik dapat memiliki bendera sendiri tetapi rakyatnya tetap tidak memiliki kendali atas banyak keputusan yang menentukan hidup mereka. Kemerdekaan sebagai peristiwa sejarah telah selesai dirayakan selama delapan puluh satu tahun. Kemerdekaan sebagai pengalaman sehari-hari tampaknya masih merupakan pekerjaan yang belum selesai.

Mungkin itu sebabnya bendera merah putih selalu menarik bagi saya. Ia bukan hanya simbol negara tetapi juga simbol komunitas yang kita bayangkan bersama. Ia dikibarkan di istana oleh pejabat dan di depan rumah kontrakan oleh buruh. Ia muncul di sekolah, pasar, dapur, bengkel, warung dan jalan kampung. Simbol yang sama dapat dimiliki oleh mereka yang memerintah maupun mereka yang diperintah. Karena itu persoalannya bukan apakah kita masih mencintai Indonesia. Persoalannya adalah apakah kita masih diperbolehkan membayangkan Indonesia dengan cara yang berbeda dari bayangan yang ditawarkan negara.

Malam sebelum 17 Agustus mungkin akan tetap seperti tahun-tahun sebelumnya. Musik terdengar dari pengeras suara kampung, anak-anak berlarian membawa bendera kecil dan orang dewasa duduk di teras sambil merokok. Besok pagi bendera akan dinaikkan dan lagu kebangsaan akan dinyanyikan seperti yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Saya tidak ingin menghilangkan semua itu karena mungkin justru di sanalah sebagian kecil komunitas yang dibayangkan Anderson tetap hidup. Tetapi setelah upacara selesai, mungkin kita perlu membawa pulang satu pertanyaan yang sedikit lebih mengganggu daripada sekadar siapa yang memenangkan lomba panjat pinang. Jika Indonesia memang komunitas yang kita bayangkan bersama, mengapa begitu banyak keputusan tentang kehidupan bersama masih terasa seperti sesuatu yang datang dari atas? Bendera akan terus berkibar tetapi mungkin justru negara yang perlu belajar bahwa kemerdekaan bukanlah ketika rakyat berhenti bertanya melainkan ketika mereka tidak lagi takut untuk bertanya.

Bendera yang berkibar tidak selalu berarti negara sedang kuat. Kadang ia justru berkibar di atas sebuah republik yang sedang sibuk mencari kembali alasan mengapa rakyatnya harus percaya. Pemerintah dapat memiliki survei dengan angka kepuasan tinggi sekaligus menghadapi keresahan ekonomi dan politik yang tidak bisa diselesaikan dengan konferensi pers. Presiden bahkan dalam pidato kenegaraan 14 Agustus 2026 sendiri menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan 121 kebijakan transformatif dalam 21 bulan tetapi mengakui bahwa seluruh persoalan bangsa belum selesai. Mungkin di situlah arti kemerdekaan yang lebih sederhana sekaligus lebih sulit: bukan membuat negara tampak sempurna melainkan membuat masyarakat cukup bebas untuk mengatakan bahwa negara belum sempurna. Sebab ketika rakyat berhenti membayangkan kemungkinan lain, kemerdekaan tidak perlu dirampas oleh siapa pun. Ia akan menyusut perlahan menjadi upacara, slogan dan bendera yang berkibar di atas sesuatu yang sudah lama tidak lagi kita tanyakan.

Dan mungkin setelah upacara selesai, bendera tetap akan berkibar di depan rumah. Anak-anak akan kembali bermain. Orang-orang akan kembali bekerja. Warung akan kembali buka, dapur kembali menyala, jalan kembali macet dan pemerintah kembali menjalankan mesin administrasinya seperti biasa. Tetapi di antara semua rutinitas itu, kemerdekaan mungkin masih hidup dalam bentuk yang jauh lebih kecil dan tidak heroik: tetangga yang saling membantu, pekerja yang berani mengorganisasi diri, warga yang mempertahankan ruang hidupnya, mahasiswa yang tetap bertanya dan manusia biasa yang menolak menerima ketidakadilan sebagai sesuatu yang alami. Mungkin republik tidak membutuhkan lebih banyak seremoni tentang bagaimana kita telah merdeka. Mungkin ia membutuhkan lebih banyak manusia yang berani bertanya dari apa sebenarnya kita belum merdeka.